DPRD Tanjabtim Sahkan APBD 2026
SABAKUPDATE.COM, MUARASABAK – DPRD Kabupaten Tanjabtim resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, Jumat (21/11).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjabtim Hj. Zilawati, SH didampingi Wakil Ketua I Hasnibah, A.Md dan Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, SE serta dihadiri seluruh anggota dewan. Turut hadir Bupati Tanjabtim Hj. Dillah Hikmah Sari, Forkopimda, dan sejumlah pimpinan OPD.
Nugraha Setiawan, S.IP, anggota Fraksi PAN, menyampaikan apresiasi kepada Banggar dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan APBD 2026 tanpa kendala. PAN menilai penyusunan APBD sudah sesuai RKPD, KUA dan PPAS serta sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati.
"PAN menekankan pentingnya APBD 2026 sebagai instrumen pemulihan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Fraksi PAN juga meminta optimalisasi PAD baru, peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, serta ketegasan kepada ASN dan OPD agar bekerja disiplin dan tepat waktu," katanya.
Sekretaris Fraksi Golkar Muhammad Samin, S.S., M.IP menyatakan apresiasi terhadap kerja Banggar dan TAPD. Golkar menekankan APBD harus disusun dengan prinsip transparansi, efisiensi, prioritas dan berkelanjutan. Golkar meminta OPD memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
"Fraksi Golkar menyatakan menyetujui Ranperda APBD 2026 ditetapkan menjadi Perda," sebutnya.
Melalui Nuardy, Fraksi NasDem menyoroti optimalisasi PAD, evaluasi realisasi anggaran, dan temuan BPK yang harus segera ditindaklanjuti. NasDem menekankan percepatan realisasi belanja daerah agar tidak terjadi SILPA besar dan dana mengendap di bank.
"Kami juga meminta pelaksanaan APBD dilakukan secara transparan dan akuntabel serta setiap OPD dituntut meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program," ujarnya.
Ketua Fraksi Gerindra Ambo Acok, ST meminta PUPR meningkatkan kualitas jalan pertanian di sejumlah kecamatan serta memperkuat kinerja UPTD dengan peningkatan kapasitas operator alat berat. Gerindra juga mengapresiasi program pengobatan gratis, seragam sekolah gratis, serta program MBG yang dinilai berdampak pada stabilitas harga hasil komoditas masyarakat.
Ketua Fraksi Demokrasi Keadilan Muhammad Guntur, S.Pi menilai APBD 2026 telah disusun rasional dan responsif. Namun ia menegaskan perlunya arah kebijakan jangka panjang PAD, efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan infrastruktur antarwilayah, serta fokus pada kesejahteraan masyarakat.
Mengakhiri sesi pendapat fraksi, Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari menyampaikan terima kasih atas kerja sama DPRD. Ia menegaskan seluruh masukan fraksi akan menjadi perhatian serius dalam penyempurnaan APBD sebelum diajukan untuk evaluasi Pemerintah Provinsi Jambi.(mln)